EVAVPOS.com, Bekasi – Dugaan ketidakjelasan keberadaan aset Tanah Kas Desa (TKD) atau tanah bengkok Desa Sukajadi, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi, menjadi sorotan kalangan pemuda. Karang Taruna Desa Sukajadi melalui Ki Marta Wijaya mendesak Polres Metro Bekasi segera melakukan penelusuran dan penyelidikan terhadap dugaan penggelapan maupun penyalahgunaan aset desa tersebut.
Desakan itu muncul menyusul adanya perbedaan data luas Tanah Kas Desa Sukajadi antara dokumen historis Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi tahun 1998 dengan data luas aset yang diketahui masyarakat saat ini.
Ki Marta Wijaya mengungkapkan, berdasarkan dokumen tahun 1998, total luas Tanah Kas Desa Sukajadi tercatat mencapai 13,13 hektare. Sementara itu, berdasarkan data yang menjadi perhatian masyarakat, luas TKD yang diketahui saat ini hanya sekitar 4,5 hektare.
Dengan demikian, terdapat selisih sekitar 8,63 hektare yang membutuhkan penjelasan dan penelusuran secara menyeluruh.
“Kalau dalam dokumen tahun 1998 tercatat 13,13 hektare, sementara saat ini yang diketahui hanya sekitar 4,5 hektare, ke mana keberadaan selisih 8,63 hektare tersebut? Ini harus dijelaskan secara terbuka berdasarkan dokumen dan fakta hukum,” ujar Ki Marta, Minggu (8/11/2026).
Menurutnya, perbedaan data tersebut menimbulkan sejumlah pertanyaan mengenai kemungkinan perubahan status tanah, peralihan penguasaan, transaksi, maupun persoalan administrasi yang perlu diperiksa secara objektif.
Ia menegaskan, persoalan aset desa tidak boleh dibiarkan berlarut-larut tanpa kejelasan. Karena itu, pihaknya meminta Polres Metro Bekasi proaktif menelusuri riwayat kepemilikan, penguasaan, serta pengelolaan aset tersebut.
“Kami mendesak Polres Metro Bekasi agar serius menelusuri persoalan ini. Jangan sampai aset desa yang seharusnya diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat justru tidak jelas keberadaan dan status pengelolaannya,” tegasnya.
Ki Marta menjelaskan, Tanah Kas Desa dan tanah bengkok merupakan bagian dari kekayaan desa yang harus dikelola berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Aset tersebut tidak boleh dialihkan atau dikuasai secara sepihak tanpa dasar hukum yang sah.
Apabila ditemukan indikasi pengalihan, penjualan, pemanfaatan, maupun penguasaan aset yang bertentangan dengan ketentuan hukum, ia meminta aparat penegak hukum menindaklanjutinya sesuai mekanisme yang berlaku.
Karang Taruna juga meminta Polres Metro Bekasi memeriksa berbagai dokumen pendukung, mulai dari dokumen historis tahun 1998, Letter C, buku inventaris aset desa, peta bidang tanah, data pertanahan Badan Pertanahan Nasional (BPN), hingga kemungkinan adanya dokumen peralihan hak, transaksi jual beli, maupun penerbitan sertifikat.
Menurut Ki Marta, pencocokan dokumen tersebut penting untuk memastikan apakah perbedaan luas aset disebabkan perubahan administrasi yang sah atau terdapat indikasi perbuatan melawan hukum.
“Jangan hanya menghitung berapa hektare yang tersisa. Telusuri juga lokasi tanahnya, bagaimana statusnya berubah, siapa yang menguasai, dan atas dasar dokumen apa. Jika memang terdapat transaksi, semuanya harus diperiksa secara transparan,” katanya.
Selain meminta kepolisian melakukan penelusuran, Karang Taruna Desa Sukajadi juga mendorong pemerintahan desa yang baru agar segera melakukan audit dan inventarisasi menyeluruh terhadap seluruh kekayaan desa.
Ki Marta meminta pemerintah desa membuka data aset kepada masyarakat, khususnya mengenai keberadaan, luas, lokasi, status hukum, serta riwayat pengelolaan setiap bidang tanah yang tercatat sebagai kekayaan desa.
Ia juga mendorong pelibatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), pemerintah kecamatan, BPN, serta instansi pengawasan terkait agar proses pemeriksaan berjalan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Menurutnya, pergantian pemerintahan desa harus menjadi momentum untuk membenahi persoalan administrasi dan memastikan seluruh aset desa terlindungi.
“Pemerintahan desa yang baru jangan hanya mewarisi persoalan tanpa melakukan pembenahan. Masyarakat berhak mengetahui keberadaan aset desanya. Jika memang tidak ada penyimpangan, buktikan melalui dokumen dan data yang terbuka,” ujarnya.
Ki Marta menegaskan, desakan tersebut bukan bertujuan mencari kesalahan individu atau kelompok tertentu, melainkan mendorong pertanggungjawaban atas pengelolaan kekayaan desa yang memiliki nilai dan kepentingan bagi masyarakat luas.
Bagi Karang Taruna Desa Sukajadi, pengusutan persoalan tanah bengkok merupakan bagian dari tanggung jawab moral generasi muda dalam menjaga aset desa agar tidak hilang, disalahgunakan, atau dikuasai tanpa dasar hukum.
“Tanah desa adalah kekayaan masyarakat, bukan warisan kekuasaan pejabat. Kami meminta Polres Metro Bekasi mengusut persoalan ini sampai terang. Apabila ditemukan bukti tindak pidana, siapa pun yang terbukti terlibat harus mempertanggungjawabkannya sesuai ketentuan hukum,” pungkas Ki Marta.