EVAVPOS.com, Jakarta – Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) DPD KNPI DKI Jakarta, Hamka Djalaludin Refra, S.H., mendesak Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) agar menjalankan fungsi pengawasan eksternal secara maksimal dalam menyikapi dugaan penyadapan terhadap Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
Menurut Hamka, dugaan penyadapan terhadap kepala negara merupakan persoalan serius yang harus ditangani secara transparan, objektif, dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Persoalan tersebut juga menjadi ujian bagi supremasi hukum, independensi pengawasan, serta integritas institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Ia menilai Kompolnas tidak boleh hanya menjalankan fungsi pengawasan secara administratif atau sebatas menyampaikan rekomendasi. Kompolnas harus berani menggunakan kewenangan konstitusional dan kelembagaannya untuk meminta keterangan serta mendalami setiap informasi yang relevan, termasuk apabila terdapat indikasi keterlibatan atau tanggung jawab pejabat tinggi Polri.
“Kompolnas jangan hanya menjadi lembaga pengawas yang sebatas memberikan rekomendasi. Harus ada keberanian kelembagaan untuk memastikan persoalan ini diperiksa secara objektif, transparan, dan menyeluruh, termasuk apabila pemeriksaan harus menjangkau pejabat tertinggi Polri hingga Jenderal Polisi berbintang empat,” tegas Hamka.
Ia menekankan bahwa pengawasan terhadap institusi kepolisian harus berlaku tanpa diskriminasi. Jangan sampai mekanisme pengawasan terlihat tegas terhadap pejabat di tingkat bawah, tetapi kehilangan keberanian ketika berhadapan dengan pejabat yang memiliki kedudukan dan kewenangan tertinggi.
Hamka juga mengingatkan bahwa Kompolnas memang bukan lembaga penyidik yang memiliki kewenangan menetapkan seseorang sebagai tersangka. Namun, fungsi pengawasan, permintaan keterangan, serta pemberian rekomendasi harus dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan batas kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Menurutnya, setiap dugaan penyalahgunaan kewenangan harus ditelusuri berdasarkan bukti dan fakta hukum. Tidak boleh ada pihak yang terlebih dahulu dinyatakan bersalah tanpa proses hukum, tetapi juga tidak boleh ada pejabat yang ditempatkan seolah-olah berada di atas hukum karena pangkat maupun jabatannya.
Lebih lanjut, ia mendorong Kompolnas untuk menunjukkan independensi dan keberanian dalam menjalankan mandat pengawasan eksternal. Transparansi dan akuntabilitas menjadi penting agar kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian tetap terjaga.
“Negara hukum tidak mengenal imunitas karena pangkat dan jabatan. Setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Karena itu, supremasi hukum harus ditegakkan tanpa memandang pangkat, jabatan, maupun kekuasaan,” tutup Hamka.
Hamka berharap Kompolnas dapat mengambil langkah konkret sesuai kewenangannya untuk memastikan dugaan penyadapan tersebut memperoleh penanganan yang transparan, profesional, independen, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.