EVAVPOS.com, Jakarta – Sejumlah warga mengeluhkan data desil atau pengelompokan tingkat kesejahteraan yang tercantum dalam sistem Kementerian Sosial (Kemensos). Mereka menilai klasifikasi tersebut belum sepenuhnya menggambarkan kondisi perekonomian masyarakat saat ini.
Salah seorang warga, Farah (28), mengaku terkejut setelah mengetahui dirinya tercatat berada pada desil 10, yang secara umum menggambarkan kelompok dengan tingkat kesejahteraan tertinggi.
“Langsung keluar desil 10 kemarin, kan saya tahunya desil 10 seolah kaya banget,” ujar Farah kepada Kompas.com, Senin (24/8/2026).
Menurut Farah, kondisi ekonominya lebih tepat dikategorikan sebagai kelompok kelas menengah. Ia menilai dirinya lebih sesuai berada pada kisaran desil enam dibandingkan desil 10.
Farah menegaskan, keluhannya bukan semata-mata berkaitan dengan kekhawatiran kehilangan akses terhadap bantuan pemerintah maupun pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Namun, ia mempertanyakan akurasi data yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat saat ini.
“Ada teman yang istrinya juga bekerja dan merasa pemasukan dan pengeluarannya besar, malah masuk desil lima. Kalau begitu kan secara materi dia mampu, tapi justru jadi sasaran bantuan pemerintah yang seharusnya ditujukan kepada yang lebih tidak mampu,” katanya.
Keluhan serupa disampaikan Sri Mega (31). Ia mengaku tercatat berada pada desil enam berdasarkan data yang dapat diakses melalui sistem Kemensos.
Sri menduga status tersebut masih dipengaruhi data kepemilikan kendaraan roda empat atas nama suaminya. Padahal, mobil tersebut disebut telah lama dijual.
Menurut Sri, kendaraan tersebut sebelumnya merupakan bagian dari usaha jual beli mobil bekas yang dijalankan suaminya. Namun, usaha tersebut telah mengalami kebangkrutan sejak sekitar dua tahun lalu.
Saat ini, Sri mengaku menjadi satu-satunya anggota keluarga yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
Ia mengatakan telah berupaya memperbaiki data melalui pihak kelurahan. Selain itu, Sri juga telah menjelaskan kondisi ekonominya ketika mengikuti pendataan Sensus Ekonomi 2026. Meski demikian, hingga kini status desilnya disebut belum mengalami perubahan.
“Saya sudah jelaskan pas sensus, tapi belum ada perubahan juga, tetap desil enam sekarang,” ujarnya.
Ramai-Ramai Warga Cek Status Desil
Fenomena pengecekan status desil di masyarakat mencuat setelah muncul rencana pemerintah untuk membatasi penyaluran BBM bersubsidi, termasuk Pertalite, bagi kelompok masyarakat tertentu, khususnya mereka yang masuk kategori desil sembilan dan 10.
Kondisi tersebut membuat masyarakat berbondong-bondong mengakses sistem Kemensos untuk mengetahui posisi desil masing-masing.
Namun, hasil pengecekan justru memunculkan berbagai keluhan. Sejumlah warga merasa data yang tercantum tidak lagi mencerminkan kondisi ekonomi terkini.
Perubahan kondisi pekerjaan, penurunan atau peningkatan pendapatan, perubahan kepemilikan aset, hingga kondisi usaha yang mengalami kebangkrutan menjadi beberapa faktor yang disebut warga dapat menyebabkan perbedaan antara data administratif dan keadaan nyata di lapangan.
Persoalan ini menjadi perhatian publik karena data desil berpotensi digunakan sebagai salah satu dasar dalam penentuan sasaran berbagai program pemerintah, termasuk bantuan sosial dan kebijakan subsidi.
Karena itu, masyarakat berharap pemerintah melalui instansi terkait dapat terus melakukan pemutakhiran dan verifikasi data secara berkala agar klasifikasi kesejahteraan benar-benar sesuai dengan kondisi aktual warga.
Akurasi data dinilai menjadi hal penting untuk memastikan setiap kebijakan bantuan dan subsidi pemerintah dapat disalurkan secara tepat sasaran, terutama kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.