EVAVPOS.com, Jakarta – 98 Resolution Network menegaskan dukungannya terhadap agenda kerakyatan dalam dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dukungan tersebut diarahkan pada upaya memperkuat demokrasi ekonomi, mendorong kemandirian nasional, serta memastikan pengelolaan kekayaan negara memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers bertajuk “Gerak Nyata 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Satu Tekad, Tumbuh Merakyat, Makmur Bersama”. Kegiatan ini dipimpin oleh Haris Rusly Moti dan turut dihadiri Ketua Pembina Yayasan Generasi Indonesia Kuat, Urbanus Mamu, S.H., M.H., bersama sejumlah pemrakarsa gerakan dan aktivis reformasi lainnya.
Dalam pernyataan politiknya, 98 Resolution Network menekankan pentingnya menggeser orientasi demokrasi yang selama ini lebih banyak bertumpu pada prosedur politik menuju pelembagaan demokrasi ekonomi yang berlandaskan Pasal 33 UUD 1945.
Menurut mereka, kebebasan berpendapat dan pelaksanaan pemilihan umum secara berkala perlu diiringi dengan pemerataan akses ekonomi serta pengelolaan sumber daya nasional yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Mereka juga mengkritik praktik penguasaan kekayaan negara oleh segelintir kelompok yang dinilai menghambat terwujudnya keadilan sosial.
Mendorong Ekonomi Kerakyatan
Dalam sektor ekonomi, 98 Resolution Network menilai bahwa transformasi struktur pertumbuhan perlu diarahkan pada penguatan pelaku ekonomi nasional, termasuk koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), badan usaha milik negara (BUMN), serta sektor swasta nasional.
Sejumlah program pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Kampung Nelayan Merah Putih, Koperasi Desa Merah Putih, dan penyediaan rumah subsidi, disebut sebagai bagian dari upaya memperluas partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi.
98 Resolution Network berpandangan bahwa keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur melalui pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga perlu dilihat dari pemerataan kesempatan usaha, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Konsolidasi Modal Nasional dan Penguatan Kedaulatan SDA
Di bidang pengelolaan modal nasional, 98 Resolution Network menyoroti pembentukan Danantara sebagai langkah untuk mengonsolidasikan pengelolaan aset BUMN dan memperkuat kapasitas investasi nasional. Mereka juga mendorong kebijakan yang dapat mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan eksternal serta meningkatkan pemanfaatan sumber daya keuangan dalam negeri.
Selain itu, kebijakan penempatan Devisa Hasil Ekspor (DHE) sumber daya alam di dalam negeri dipandang sebagai salah satu instrumen untuk memperkuat likuiditas nasional. Dorongan terhadap pengelolaan anggaran negara yang mandiri juga menjadi bagian dari agenda yang mereka soroti.
Dalam pengelolaan sumber daya alam, jaringan tersebut menekankan pentingnya pengawasan terhadap pemanfaatan kawasan hutan, perkebunan skala besar, serta perdagangan komoditas strategis. Langkah-langkah penegakan hukum dan pengawasan dinilai perlu diperkuat guna mencegah praktik kecurangan, manipulasi harga transfer (transfer pricing), dan pelaporan nilai ekspor yang tidak sesuai (under-invoicing).
Perluasan Akses Pendidikan, Kesehatan, dan Perumahan
98 Resolution Network turut menyoroti pentingnya pemenuhan hak dasar masyarakat melalui kebijakan pendidikan, kesehatan, dan perumahan.
Program Sekolah Rakyat, pemeriksaan kesehatan gratis, pembiayaan perumahan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan, serta program perbaikan rumah tidak layak huni disebut sebagai sejumlah kebijakan yang perlu terus dikawal pelaksanaannya.
Menurut jaringan tersebut, upaya pemenuhan kebutuhan dasar harus dijalankan secara berkelanjutan, tepat sasaran, dan disertai pengawasan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat yang membutuhkan.
Reformasi Regulasi dan Penegakan Hukum
Di bidang hukum, 98 Resolution Network menekankan pentingnya pembaruan regulasi yang memberikan kepastian hukum, memperkuat perlindungan masyarakat, dan menjamin keadilan sosial.
Mereka menyoroti sejumlah agenda legislasi terkait ketenagakerjaan, reforma agraria, perlindungan pekerja rumah tangga, serta pembaruan hukum pidana dan hukum acara pidana. Perlindungan terhadap pekerja di sektor transportasi digital juga menjadi perhatian dalam mendorong hubungan kerja yang lebih adil di tengah perkembangan ekonomi digital.
Bagi 98 Resolution Network, reformasi hukum perlu berjalan seiring dengan penegakan hukum yang transparan, akuntabel, dan tidak diskriminatif. Dengan demikian, pembaruan regulasi tidak berhenti pada pengesahan aturan, tetapi juga menghasilkan perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat.
Berkomitmen Mengawal Agenda Kerakyatan
Menutup pernyataan politiknya, 98 Resolution Network menegaskan komitmen untuk terus mengawal kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran, khususnya agenda yang berkaitan dengan penguatan ekonomi rakyat, kedaulatan nasional, pemerataan kesejahteraan, dan perlindungan kepentingan publik.
Jaringan tersebut menilai bahwa dukungan terhadap pemerintah perlu disertai partisipasi masyarakat dan pengawasan yang konstruktif agar pelaksanaan kebijakan tetap konsisten dengan tujuan pembangunan nasional.
Melalui momentum dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, 98 Resolution Network berharap agenda demokrasi ekonomi dapat semakin diperkuat sehingga kekayaan nasional mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
Komitmen tersebut, menurut mereka, merupakan bagian dari cita-cita mewujudkan Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.